Hak Prioritas Estatus HKI untuk Registrasi Merek

Hak prioritas estatus hki untuk registrasi merek – “Hak prioritas ialah hak untuk pendaftar merek untuk mendapatkan pernyataan jika tanggal akseptasi registrasi di negara asal adalah tanggal prioritas di estatus hki dagang. Indonesia sudah meratifikasi Pakta Pembangunan World Trade Organization (WTO) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Properti (Pakta Paris) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.

Ke-2 ratifikasi itu mengharuskan Indonesia untuk sesuaikan Undang-Undang Merek yang berjalan dengan ketetapan dalam ke-2 Kesepakatan Internasional itu. Salah satunya ketetapannya ialah mengharuskan Indonesia untuk mengaku hak prioritas untuk pendaftar merek yang dari negara yang lain meratifikasi ke-2 pakta itu. Hak prioritas ialah hak untuk pendaftar merek untuk estatus hki mendapatkan pernyataan jika tanggal akseptasi registrasi di negara asal adalah tanggal prioritas di Indonesia.

Maknanya, tanggal akseptasi yang terdaftar di Indonesia sama dengan tanggal akseptasi di Negara asal, meskipun waktu registrasinya berlainan. Hak prioritas dan proses memakainya ditata oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Mengenai Merek dan Tanda-tanda Geografis (UU Merek). Kecuali UU Merek, hak prioritas ditata oleh Ketentuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Mengenai Registrasi Merek (Permenkumham Merek).

Hak Prioritas berlaku sepanjang mengajukan registrasi merek dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Menurut Pasal 9 UU Merek, permintaan dengan memakai hak prioritas harus disodorkan dalam kurun waktu paling lama enam bulan terhitung semenjak tanggal akseptasi permintaan registrasi merek yang pertama kalinya diterima di negara lain. Negara lain itu adalah anggota Pakta Paris atau Pakta Pembangunan WTO.Tata langkah permintaan registrasi merek memakai hak prioritas tidak berbeda jauh dengan registrasi biasa. Permintaan dengan hak prioritas harus diperlengkapi dengan bukti akseptasi permintaan registrasi Merek yang pertama kalinya memunculkan hak itu. Bukti yang diartikan harus ditranslate ke Bahasa Indonesia. Ketetapan itu harus disanggupi dalam kurun waktu paling lama tiga bulan sesudah usainya hak ajukan permintaan dengan memakai hak prioritas. Bila tidak tercukupi, permintaan itu masih diolah lewat proses biasa.

Baca Juga :  Jual Masker Murah di Nganjuk, harga 35K / Box

Enam Argumen Keutamaan Registrasi Merek

Berlainan dengan hak cipta dan hak paten yang mempersyaratkan kebaruan (novelty) dan orisinalitas (otensitas), harus dipahami jika secara ide, merek akan memunculkan pelindungan sesudah merek itu tercatat di estatus hki dan sudah diedarkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. Pada hak atas merek itu baru lahir satu hak terbatas yang diberi oleh Negara ke pemilik merek tercatat untuk periode waktu sepuluh tahun semenjak tanggal akseptasi dan bisa diperpanjang.

Dengan dilakukan registrasi merek, UU Merek dan Tanda-tanda Geografis memberi hak terbatas ke pemilik merek yang tercatat agar bisa memakai sendiri brand-nya atau memberi ijin pada pihak lain untuk memakai brand-nya.

Dalam soal pemberian ijin pada pihak lain untuk memakai brand-nya dilaksanakan, pemilik merek yang tercatat bisa memberi ijin lewat lisensi. Membuat perlindungan Merek dari Pembajakan atau Pemakaian Tanpa Hak Dalam soal terjadi Pembajakan atau Pemakaian Tanpa Hak, Pemilik merek tercatat memiliki hak untuk ajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga (pasal 83 UU Merek dan Tanda-tanda Geografis), memberikan laporan tindak pidana itu seperti ketetapan dalam Pasal 100 UU Merek dan Tanda-tanda Geografis, atau lakukan penuntasan perselisihan lewat arbitrase atau alternative penuntasan perselisihan yang lain (Pasal 93 UU Merek dan Tanda-tanda Geografis).
Memunculkan Hak Mengajukan Penangguhan Merek Dengan dilakukan registrasi merek dan sudah tercatatnya merek itu, pemilik merek tercatat mempunyai hak agar bisa ajukan tuntutan penangguhan pada merek tercatat yang lain yang memiliki kesamaan pada dasarnya atau kesemuaannya dengan merek tercatat itu ke Pengadilan Niaga.

You May Also Like